pinjaman online langsung cair ktp

Cara Membedakan Pinjaman Online Langsung Cair KTP dan Jenis Fintech Lainnya

Belakangan ini marak terjadi kasus penipuan pinjaman online langsung cair ktp. Hal ini tentu berakar pada banyak faktor. Salah satunya adalah mudahnya orang untuk tergiur kemudahan pinjaman online tanpa pertimbangan yang bijak.

Pesatnya iptek berkembang pada zaman yang serba digital ini membuat segala hal dapat mudah terakses karena inovasi-inovasi terhadap aplikasi terbaru. Pesan makan, tinggal klik. Mau pergi, cukup pesan online dan lain sebagainya.

Baca juga: Butuh Suntikan Dana? Daftar Pinjaman Online Resmi Punya Izin OJK!

Ciri Khas Fintech

Kemajuan teknologi melahirkan banyak penemuan dan fasilitas canggih yang semakin memudahkan manusia dalam beraktivitas. Tak terkecuali dalam hal finansial, kini sudah ada e-finance dengan fitur mobile banking dan sejenisnya yang memberi beragam layanan keuangan.

Melihat tren tersebut, kini banyak beredar financial technology alias fintech yang bertebaran di jagat maya. Inovasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi badan perbankan yang ada dalam mengembangkan jasanya.

Ciri khas yang paling mendasar adalah segala alur penggunaan terjadi via daring. Fintech ini sangat relatif pada pemakaian teknologi informasi era modern. Salah satu cabang atau macam usahanya adalah jasa pinjaman online langsung cair ktp atau yang umum terkenal dengan sebutan Fintech Lending atau P2P Lending.

Baca Juga:   Cara Daftar Lazada PayLater

Fintech P2P Lending dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan LPMUBTI, kependekan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. LPMUBTI sendiri merupakan fasilitas yang memungkinkan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman saling bersepakat dalam sebuah proses transaksi seperti pinjam meminjam hanya dari komunikasi daring.

Secara teknis, memang masing-masing penyedia jasa memiliki caranya sendiri-sendiri. Namun umumnya bisa melalui dua cara, yakni via situs online atau aplikasi online. Atau bisa jadi dua-duanya sekaligus.

Kalau Anda memperhatikan, terdapat dua jenis fintech. Yakni, Fintech dan Fintech Lending. Bedanya, kalau Fintech adalah jasa finansial yang meliputi beragam aspek namun kalau Fintech Lending terkhusus untuk transaksi pinjam meminjam.

Siapa yang bisa menyediakan jasa Fintech Lending?

Dua, pertama koperasi, kedua, badan hukum. Nah, kedua lembaga inilah yang dapat melakukan mekanisme transaksi pinjaman online langsung cair ktp. Baik, via situs website maupun aplikasi.

Sebelum membuka jasanya, penyedia jasa Fintech Lending harus mendaftar dan mengirim surat permohonan perizinan ke badan pelindung, OJK. Setelah itu baru bisa beroperasi. Paling lama 12 bulan setelah mendapatkan tanda terdaftar.

Dalam melaksanakan jasa operasionalnya, sebenarnya Fintech Lending di sini memiliki peran sebagai pihak penyambung alias perantara. Nah, Fintech Lending adalah “mak comblang” bagi calon peminjam dan pemberi pinjaman.

Baca Juga:   5 Rekomendasi Pinjaman Online Terpercaya dan Terdaftar di OJK

Namun sebelumnya, kedua belah pihak, si pemberi dan penerima pinjaman, harus registrasi terlebih dahulu guna mengisi data diri. Kemudian, apabila mendapat persetujuan, barulah transaksi pinjam meminjam dapat terlaksana.

Mekanisme semacam ini terbilang jauh lebih praktis daripada jasa pinjaman konvensional. Registrasinya pun cukup simpel. Anda hanya perlu melakukan scan kartu identitas (KTP) dan mengisi form permohonan pinjaman. Itu pun via online, tidak perlu datang atau bertemu secara langsung.

Lain halnya dengan jasa pinjaman konvensional yang terbilang kompleks. Syarat-syarat seperti fotokopi KTP, catatan rekening listrik, buku nikah dan barang jaminan atau agunan. Tidak hanya itu, kemudian ada juga survei lokasi rumah guna validasi data.

Namun, yang terpenting sebelum Anda melakukan peminjaman online, ada baiknya Anda tahu dan paham cara membedakan Fintech Lending yang legal dan ilegal. Berikut adalah beberapa ciri-cirinya.

1.Fintech Lending Legal

Jika bicara legalitas, otomatis merujuk kepada adanya izin resmi dari otoritas yang berwenang. Nah, dalam hal ini, Fintech Lending yang legal adalah yang telah terdaftar dalam OJK. Karena telah terdaftar, maka akan mendapat pengawasan dari OJK. Hal tersebut cukup untuk menandakan bahwa kredibilitasnya terbilang baik.

Baca Juga:   Serba-Serbi Pinjaman Online Pribadi

Pun ketika melakukan pendaftaran ke OJK, pasti harus melalui tahap registrasi. Seperti mengisi formulir identitas jasa usaha. Di sini pulalah tertera identitas kantor secara jelas, mulai dari alamat hingga pengurusnya.

Selain itu, transparansi dana juga penting agar kesepakatan antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman adil hukumnya. Besaran dana angsuran, tenggat waktu dan denda keterlambatan haruslah jelas informasinya sejak awal transaksi.

Secara umum, besaran biaya pinjaman berada dalam kisaran 0,05 – 0,8 persen per harinya. Untuk mengetahui besaran angsuran per bulan, Anda tinggal mengalikannya dengan jumlah hari dalam sebulan.

Tenggat paling lama penagihan adalah tiga bulan atau 90 hari. Jika terlambat, akan ada peringatan terlebih dahulu namun apabila tidak bisa membayar maka akan masuk ke dalam blacklist Pusdafil.

2.Fintech Lending ilegal

Sementara itu, untuk mengetahui Fintech Lending tersebut ilegal adalah dengan melihat keterbalikan dari Fintech Lending yang legal saja sebenarnya. Terutama dalam hal keresmian surat izin operasional yang langsung berada di bawah naungan OJK.

Karena tidak terdaftar, maka keterangan lengkap kantornya pun juga abstrak. Kepengurusan tidak jelas dan alamat sering kali menipu. Bisa saja ketika Anda datang meminjam, lokasi yang Anda anggap kantor ternyata hanyalah gedung sewaan yang semula ruko pasar atau semacamnya. Maka penting untuk memastikan kebenaran kantor.

Baca Juga:   Tips Mengaktifkan Lazada PayLater Agar Disetujui

Anda juga harus waspada bahkan kalau boleh juga curiga terhadap kemudahan transaksinya. Fintech Lending ilegal cenderung memberi pinjaman sangat mudah namun transparansi kesepakatan justru kabur.

Anda tidak akan memperoleh informasi valid terkait besaran dana angsuran per bulan, bunga pinjaman dan toleransi keterlambatan. Karena ketidakjelasan inilah yang menyebabkan pihak Fintech Lending ilegal suka semena-mena dalam menentukan batas waktu. Selain itu, denda atau sanksi yang ada cenderung radikal seperti pesan teror, doxing sampai yang paling parah adalah menggunakan cara-cara kekerasan.

Macam-macam Fintech di Indonesia

Setelah mengetahui ciri khas Fintech Lending yang legal dan yang tidak, Anda juga harus tahu mengenai macam-macam Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini baik agar Anda lebih memahami dan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.Crowdfunding

Crowdfunding merupakan model Fintech yang berbasis pada penggalangan dana. Jenis ini terbilang cukup terkenal di mancanegara karena termasuk yang paling sering muncul. Adanya model Fintech semacam ini memudahkan donasi ketika ada masyarakat daerah tertentu yang terdampak karena bencana alam.

Baca Juga:   Perlu Tidak Membayar Pinjaman Online Ilegal

2.Microfinancing

Yang kedua ada microfinancing. Dari nama sudah bisa Anda tebak. Micro. Fintech jenis ini merupakan peruntungan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sengaja memang untuk membantu ekonomi dan penghidupan sehari-hari. Adanya fasilitas ini memudahkan masyarakat yang jauh dari akses perbankan di daerahnya.

3.P2P Lending

Nah, kalau jenis ini populer dengan sebutan Fintech Peminjaman. Model ini cukup membantu bagi masyarakat yang sedang butuh dana cepat guna memenuhi kebutuhan pokok khususnya.

Fintech Peer-to-Peer Lending fokus kepada layanan pinjaman online. Transaksinya pun terjadi dalam teknis pihak penyedia jasa dan dapat melalui laman situs atau pun aplikasi buatan.

Di sini Fintech hanya sebagai jembatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman. Namun tetap dengan rules yang telah menjadi ketentuan pihak penyelenggara. Jadi, ada SOP-nya. Bukan sembarangan asal pinjam.

Sebenarnya masih banyak jenis pinjaman online langsung cair ktp lainnya. Namun yang perlu Anda perhatikan khusus adalah kredibilitas dari si penyedia jasa pinjaman online. Pastikan sudah terdaftar di OJK dan memiliki lokasi kantor dan kepengurusan yang jelas.